Ilustrasi
JAKARTA - Konflik internal di antara partai koalisi pemerintah di Setgab sejatinya bukan karena isu-isu yang terkait dengan kepentingan publik, melainkan murni perang kepentingan di antara mereka sendiri.
Pemicunya adalah wacana reshuffle kabinet yang kabarnya akan segera dieksekusi oleh Presiden. Partai-partai anggota koalisi dalam konteks ini hanya mempertegas posisi politik mereka.
Tujuannya minimal agar kuota kadernya di kabinet tidak berkurang. “Syukur-syukur bisa bertambah,” ungkap pengamat politik dari Universitas Paramadina M Ikhsan Tualeka kepada okezone di Jakarta, Kamis (30/12/2010).
Bagi Ikhsan, sangat terbuka kemungkinan terjadinya kocok ulang kursi kabinet karena Presiden telah menegaskan akan mengevalusi kinerja para pembantunya. Situasi ini kemudian memicu masing-masing partai anggota koalisi memasang kuda-kuda sebagai antisipasi kemungkinan terburuk.
“Bisa jadi ini pra kondisi yang sengaja ditimbulkan, perang urat syarat yang dilakukan parpol untuk mempertegas posisi mereka di koalisi,” ujarnya.
Jatah kursi kabinet bagi partai merupakan persoalan krusial. Karena dari sanalah sumber pendanaan partai bersumber. Sehingga sangat masuk akal bila mereka akan all out mengamankan kantong-kantong sumber perekonomian partai.
“Parpol dalam konteks keuangan sangat bergantung pada kekuasaan. Mereka pasti ingin mengamankan itu. Jadi ini bukan hanya pertarungan politik kekuasaan saja, tapi bagian dari politik ekonomi juga,” tandasnya.
Dua partai anggota koalisi yaitu PKS dan PPP secara terang-terangan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Setgab. Keduanya menilai Setgab hanya dikuasai dua partai, yaitu Demorkat dan Partai Golkar. Karenanya PKS dan PPP mewacanakan akan membentuk Poros Tengah untuk mengimbangi dominansi Demokrat dan Golkar.
Partai Demokrat pun membalas pernyataan politisi PKS dan PPP. Demokrat meminta agar pernyataan akan membentuk Poros Tengah diklarifikasi, apakah sekadar komentar personal atau sikap resmi partai
{ 0 comments... read them below or add one }
Posting Komentar