KN dan Pemerintah Dinilai Tak Sejalan

Jakarta: Anggota Komisi X Fraksi Partai Golongan Karya Kahar Muzakir menyatakan dalam rangka memajukan dan mereformasi persepakbolaan di Indonesia, sebaiknya tak ada pihak yang bermain politik. Yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan dan keseriusan semua pihak.
"Pak Agum tak perlu katakan atas nama rakyat. Yang perlu adalah tindakan nyata. Dulu pak Agum bilang yang rusuh akan pecat. Jadi harus tegas," ujar Kahar dalam rapat antara Komisi X dan Menegpora Andi Mallarangeng di gedung Parlemen, Selasa (24/5) malam.
Kahar menuturkan, saat ini Komisi X DPR menilai belum ada kesepahaman dengan Komite Normalisasi yang ditunjuk FIFA. Sebenarnya, lanjut Kahar, kalau Presiden dan Menpora turun tangan kisruh bisa selesai. "Jadi malam hari ini kita tanya mau mereformasi atau menyelesaikan masalah Jadi kita ingin ketegasan saja," singgungnya.

Dalam hal ini Kahar juga melihat antara Komite Normalisasi dan pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, tak sejalan. Alhasil, masalah kongres PSSI 20 Mei silam berjalan buntu. "Sebenarnya tugas pak Agum, tugasnya simpel saja. Cuma tiga mandat. Tapi barangkali yang satu melihat masih akan melakukan komunikasi, yang ini sudah normalisir. Jadi gak jalan," ujarnya.
Karena itu Kahar mengusulkan, agar Pemerintah maupun KN lebih tegas lagi dalam mengatasi persoalan kisruh di PSSI. "Ndak usah mohon memohon ke FIFA, yang penting harus tegas. Waduh bangsa kacau itu, bangsa suruh meminta-minta."(AIS)


SUMBER

Tweet