Pages

Petani Harus Berpolitik Agar Tak Dibohongi



Petani
JAKARTA - Kalangan petani mempunyai hak untuk berpolitik. Hal ini perlu dilakukan agar petani tidak selalu dimanfaatkan pada saat pilkada ataupun pemilu.

"Politiknya politik pertanian, kalau petani tidak berpolitik ya mereka hanya menjadi obyek di dalam pilkada di dalam pemilu. Politik petani adalah politik pertanian bagaimana ada alokasi anggaran yang besar kepada petani," kata Sekjen HKTI Fadli Zon sela-sela acara Rakernas Gerindra di Hotel Redtop, Jakarta, Sabtu (15/1/2011).

Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta petani dan nelayan tidak boleh ditarik kepada kelompok politik tertentu.

Petani boleh berpolitik, lanjutnya agar ada alokasi anggaran yang besar bagi pertanian. "Masak sekarang alokasi pertanian melalui Kementerian Pertanian hanya 1,6 triliun," jelasnya.

Dia menganggap anggaran sebesar itu terlalu kecil mengingat Indonesia merupakan negara agraris. "Rp1,6 triliun itu kan kurang dari 1,5 persen padahal negara kita adalah negara agraris. Harusnya anggaran pertanian itu 10 persen kalau bisa 20 persen anggaran pertanian seperti anggaran pendidikan," imbuhnya.

{ 0 comments... read them below or add one }

Posting Komentar